DEKADE – Daerah Otonomi Baru (DOB) di Benua Etam tengah jadi perbincangan. Bukan waktu yang sebentar untuk mendirikan DOB. Sampai saat ini pun, pemerintah pusat masih melakukan moratorium pemekaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun turut memberikan tanggapan. Disebutkan Samsun, alasan pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran daerah disebabkan perlunya mengevaluasi DOB tersebut. Meski demikian, hal tersebut bukan jadi alasan.
Wacana di beberapa daerah di Kaltim yang ingin melakukan DOB disebutkan masih bisa diusulkan ke pemerintah daerah terlebih dahulu. Jika memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, pengajuan DOB pun bisa disetujui. Namun selain itu harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat lagi melalui penarikan moratorium pemekaran daerah.
“Sejauh ini karena ada moratorium, di mana ada masa evaluasi terhadap DOB. Bagaimana dengan kabupaten kota induknya, provinsi aman atau tidak. Kan ada evaluasi. Nanti kita lihat, selama memenuhi persyaratan, saya yakin pemerintah pusat pasti akan setuju,” jelas Samsun belum lama ini.
Dijelaskan Samsun, terciptanya DOB akan berdampak baik untuk sejumlah daerah yang ingin melakukan pemekaran. Selain dari sisi pembangunan, ekonomi juga termasuk.
Samsun menyebutkan beberapa contoh langkah DOB yang sudah dilakukan sejumlah daerah di Kaltim. Contohnya Bontang, Kutim, PPU, Kukar, Kubar, dan Mahulu. Pemekaran tersebut dinyatakan berhasil. Secara umum, DOB di Kaltim dianggap berhasil.
Bisa dilihat dari daerah induk yang tetap jalan dan daerah pemekaran juga jalan. Menurut politisi dari Fraksi PDIP itu, justru ada percepatan pembangunan. Sebab disertai dekonsentrasi massa.
“Saya yakin kalau DOB di Kaltim pasti berhasil. Mana yang tidak berhasil? Mulai dari pemekaran Bontang, Kutim, PPU juga Kukar sendiri terbelah jadi Kubar. Itu berhasil juga dan melahirkan Mahulu,” tambahnya. (adv)
